Kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba tentu bukan kabar yang menyenangkan. Rasa cemas soal pemenuhan kebutuhan dapur hingga cicilan bulanan kerap kali membebani pikiran. Kabar baiknya, pemerintah memiliki program bantalan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan yang bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Program ini dirancang khusus untuk membantu pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar tetap berdaya dan memiliki modal untuk bangkit kembali. Jika Anda atau rekan kerja sedang berada di situasi sulit ini, simak panduan lengkap klaim JKP mulai dari syarat, rincian manfaat, hingga langkah pencairannya berikut ini.

3 Manfaat Utama Program JKP

JKP BPJS Ketenagakerjaan

Banyak yang mengira JKP hanya memberikan uang tunai layaknya pesangon. Padahal, JKP mencakup tiga pilar manfaat terpadu yang membantu Anda kembali ke dunia kerja:

1. Bantuan Uang Tunai

Penerima manfaat akan menerima bantuan uang tunai setiap bulan selama maksimal 6 bulan. Rincian perhitungannya adalah 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, kemudian 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Batas atas upah yang dijadikan dasar perhitungan adalah Rp5.000.000 per bulan. Artinya, nominal bantuan tunai maksimal yang bisa diterima berkisar antara Rp1.250.000 hingga Rp2.250.000 per bulan.

2. Akses Informasi Pasar Kerja

Anda mendapatkan layanan bimbingan konseling karir dan informasi lowongan kerja yang relevan melalui platform SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan.

3. Pelatihan Kerja Gratis

Pekerja berhak mengikuti pelatihan kerja bersertifikat (reskilling atau upskilling), baik secara daring maupun luring. Program ini difasilitasi oleh lembaga pelatihan kerja milik pemerintah atau swasta yang terafiliasi resmi.

Syarat Wajib Penerima JKP

Tidak semua pekerja yang berhenti bekerja otomatis bisa mengklaim program ini. Ada sejumlah kriteria ketat yang harus dipenuhi:

  • Warga Negara Indonesia (WNI) dan belum mencapai usia 54 tahun saat mendaftar.
  • Status Kepesertaan Aktif: Terdaftar dalam program jaminan sosial sesuai skala usaha. Untuk usaha besar dan menengah, wajib mengikuti program JKK, JKM, JHT, JP, dan JKN. Untuk usaha kecil dan mikro, sekurang-kurangnya terdaftar di JKK, JKM, JHT, dan JKN.
  • Masa Iuran: Memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir, serta telah membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan sebelum terjadi PHK.
  • Penyebab Berakhirnya Hubungan Kerja: Khusus untuk kasus PHK sepihak dari perusahaan atau berakhirnya kontrak PKWT. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela (resign), pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Alur dan Cara Pengajuan Klaim JKP

Proses klaim JKP dilakukan secara digital tanpa perlu mengantre panjang di kantor cabang. Berikut adalah tahapan yang perlu Anda lalui:

Tahap 1: Laporan PHK oleh Perusahaan

Perusahaan wajib melaporkan peristiwa PHK melalui portal Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) di situs Kemnaker dengan melampirkan bukti PHK, seperti perjanjian bersama yang didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau surat pemberitahuan PHK.

Tahap 2: Buat Akun di SIAPkerja

Masuk ke portal resmi Kemnaker melalui situs siapkerja.kemnaker.go.id. Daftarkan diri Anda dan lengkapi profil pribadi secara valid.

Tahap 3: Pengajuan Klaim Bulan Pertama

  1. Pilih menu pengajuan klaim JKP di dashboard SIAPkerja.
  2. Unggah dokumen pendukung seperti KTP, nomor rekening bank yang masih aktif, dan surat pernyataan komitmen mencari kerja.
  3. Setelah diverifikasi oleh petugas, dana bantuan bulan pertama akan ditransfer langsung ke rekening Anda.

Tahap 4: Klaim Bulan Kedua hingga Keenam

Untuk mencairkan dana bulan-bulan berikutnya, Anda diwajibkan memenuhi komitmen pencarian kerja. Ini bisa berupa bukti melamar minimal 5 lowongan pekerjaan, wawancara kerja, atau keikutsertaan dalam sesi pelatihan kerja yang terdaftar di sistem.

Tips Penting Agar Pengajuan Tidak Ditolak

Pengajuan tidak ditolak
  • Perhatikan Batas Waktu: Hak atas manfaat JKP bisa hangus jika Anda tidak mengajukan klaim dalam kurun waktu 3 bulan sejak tanggal efektif PHK.
  • Pastikan Status Data Selaras: Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP harus sinkron dengan data Dukcapil dan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
  • Gunakan Rekening Pribadi: Nama pada buku tabungan harus sama persis dengan nama peserta. Hindari menggunakan rekening atas nama anggota keluarga lain karena sistem akan otomatis menolak proses transfer.

Menghadapi PHK memang berat, namun JKP hadir sebagai jaring pengaman agar Anda tetap stabil secara finansial sembari terus mengasah keterampilan baru. Manfaatkan setiap fasilitas pelatihan dan bimbingan karir yang ada agar Anda bisa segera kembali melangkah dengan percaya diri.

Punya pertanyaan seputar karier atau butuh pendampingan khusus untuk menembus dunia kerja impianmu? Jangan ragu untuk berdiskusi langsung dengan tim kami! Hubungi Mei via WhatsApp at 0811 201 218 sekarang juga dan mulailah langkah profesionalmu bersama Skillbridge Talent.